Kinerja APBN di Wilayah KPPN Bantaeng Hingga Oktober 2022 Capai 76,29 Persen 

BANTAENG - Realisasi APBN di wilayah KPPN Bantaeng sampai dengan bulan Oktober 2022 mencapai 76, 29%. Dari total pagu sebesar Rp1, 4 triliun telah direalisasikan sebesar Rp1, 08 triliun. Secara year on year (yoy) naik 14, 56% atau Rp137, 16 miliar jika dibandingkan dengan  periode waktu yang sama tahun 2021. 

Dilansir dari Press Release KPPN Bantaeng, KPPN Bantaeng yang wilayah pembayarannya meliputi Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto menyalurkan Belanja Pemerintah Pusat yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sampai dengan  bulan Oktober 2022 sebesar75, 85%.

Baca juga: Mata Uang Digital, Isu Hangat di Finance Track G20

Dari total pagu untuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp649, 79 miliar telah terealisasi sebesar Rp492, 83 miliar. Realisasi Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp318, 55  miliar atau sebesar 87, 17?ri pagu Rp365, 44 miliar, belanja barang terealisasi sebesar Rp134, 49 miliar atau sebesar 71, 67?ri pagu Rp187, 67 miliar, dan belanja modal terealisasi paling kecil yaitu sebesar Rp39, 79 miliar atau sebesar 41, 16?ri pagu sebesar Rp96, 66  miliar. 

Untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah disalurkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto sebesar Rp586, 22 miliar atau sebesar 76, 67?ri pagu sebesar Rp764, 6 miliar. 

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

TKDD di KPPN Bantaeng terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan Dana Desa. DAK Fisik yang disalurkan ke pemda di willayah KPPN Bantaeng sebesar Rp232, 88 miliar atau 62, 82?ri pagu sebesar Rp 370, 72 miliar.

Realisasi terkecil disalurkan ke pemda Kabupaten Bantaeng sebesar Rp65, 49 miliar atau 17, 67?ri total pagu DAK Fisik sebesar Rp 370, 72 miliar. DAK Non Fisik disalurkan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Baca juga: 16 OPD Pemprov Sulsel Paparkan Kinerja dan Program Strategis

Dana BOS telah terealisasi sebesar Rp131, 62 miliar,  BOP PAUD sebesar Rp15, 71 miliar dan BOP Kesetaraan telah disalurkan sebesar 6, 22 miliar. Untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp199, 96 miliar atau  82, 2?ri total pagu sebesar Rp234, 7 miliar.

"Realisasi dana Desa terkecil disalurkan ke Kabupaten Bantaeng, hanya sebesar 33, 33 miliar dari keseluruhan realisasi Dana Desa di wilayah pembayaran KPPN Bantaeng", Kata Moch. Fajar Adcha (Kepala KPPN Bantaeng)

Baca juga: Sekprov Sulsel Buka Rakor Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Dalam upaya mendukung program pemberdayaan UMKM, KPPN Bantaeng melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) Pembiayaan Kredit Usaha Raktyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pemerintah menyediakan program pembiayaan kredit pemerintah yaitu pembiayaan KUR dan pembiayaan UMi untuk mendorong pemberdayaan UMKM.

Hingga 30 Oktober 2022, kinerja penyaluran pembiayaan kredit pemerintah untuk UMKM telah terealisasi sebesar Rp1.46 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 39.065 debitur. Pembiayaan UMKM tersebut terdiri dari pembiayaan KUR yang disalurkan oleh bank sebagai lembaga penyalur sebesar Rp1, 43 triliun dan telah disalurkan kepada 31.571 debitur.

Baca juga: Sekprov Sulsel Bangga Lihat Prestasi Pemerintah Desa Raih Penghargaan

Pembiayaan UMi yang telah disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) mencapai Rp30, 69 miliar kepada  7.494 pelaku usaha mikro.

"Penyaluran kredit program ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto", Jelas Fajar.(***)